Ini Dia 4 Instansi Negara yang terkorup

Jakarta - Soal korupsi, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mempunyai pandangan sendiri. Menurutnya ada empat institusi pemerintah yang dinilainya paling korup. Apa saja?

Berikut 4 instansi yang menurutnya penuh dengan praktik korupsi dan kolusi:

1. Pertamina, yaitu bagaimana kita memproduksi minyak dikirim ke luar negeri lalu dibeli lagi oleh kita sendiri dengan harga mahal. Itu merupakan korupsi besar-besaran yang dilalui melalui jalur tidak langsung;
2. Perpajakan, yang telah saya sebutkan menyangkut Gayus tadi yang melibatkan institusi kepolisian, kejaksaan, hakim, dan Kemenkumham. Meskipun tidak semuanya dan hanya minoritas menyangkut hal besar;
   
3. Bea Cukai, merupakan sumber korupsi terbesar yang sejak zaman sebelum reformasi diusahakan dilakukan perbaikan sampai sekarang juga tidak bisa diperbaiki; dan
4. Pertanahan / mafia tanah.

Soal Ditjen Pajak, Mahfud mengatakan kasus mafia pajak Gayus Tambunan merupakan kasus yang fenomenal karena seorang pegawai negeri golongan III A memiliki kekayaan lebih dari ratusan miliar yang bisa dideteksi.

"Hal ini merupakan suatu masalah sehingga banyak orang men-judge negatif pajak. Lebih terkenal Gayus daripada Dirjen Pajak. Lebih terkenal Gayus daripada kantor pajak. Padahal sebenarnya soal Gayus ini hanyalah sebuah noktah dari sebuah mozaik, yang jika dilihat secara objektif hal ini hanya bagian kecil saja. Masih banyak pegawai pajak yang memiliki idealisme dan berintegritas dalam melaksanakan tugas negara. Gayus memang spektakuler," papar Mahfud.

Dikatakan Mahfud, dilihat dari seluruh prosesnya, orang seperti Gayus bisa mengatur kejaksaan, mengatur kepolisian, mengatur pengadilan, sampai ke imigrasi dan sipir penjara (Kemenkumham). Artinya, pelanggaran-pelanggaran hukum di Ditjen Pajak tidak berdiri sendiri, sehingga tidak objektif kalau kita menggeneralisasi Ditjen Pajak sebagai instansi buruk.

"Belajar dari kasus Gayus, bahwa 'gayus-gayus' itu adalah potret dari mafia hukum di Indonesia. Di mana Gayus tidak main sendiri dan melibatkan banyak pihak, pasti ada bandar atau mafianya dari kepolisian, kejaksaan, hakim, dan pihak-pihak terkait lainnya. Oleh sebab itu, kalau kita bicara soal perpajakan harus bicara komperehensif. Kalau kita lihat korupsi, kolusi dan mafia di Indonesia sudah merajalela terjadi di semua lini," tukas Mahfud.

Dikatakan Mahfud, banyak orang yang mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,5% bukan karena negara atau kepemimpinan melainkan tumbuh sendiri secara otomatis dari ekonomi rakyat.

"Sehingga dikatakan kalau hal ini dilakukan dengan benar di mana korupsi semua dibersihkan, maka suatu hal yang sangat mungkin pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa mencapai 11-12%," tutup Mahfud.